SERGAP69

Jakarta – Polri menegaskan pihaknya dan Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak ada masalah dan baik-baik saja.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, meminta semua pihak untuk berkaca dari sinergitas kementerian/lembaga saat menghadiri launching Gov-Tech di Istana Negara, Senin lalu. Dia mencontohkan soliditas antara para pimpinan yakni Menkopolhukam, Panglima TNI, Kapolri, hingga Jaksa Agung.

“Bahwa kepolisian dan kejaksaan agung dalam keadaan baik-baik saja. Tidak ada permasalahan yang perlu dipermasalahkan,” ujar Irjen Sandi saat Doorstop pers Mabes Polri, Kamis (30/5/2024).

Irjen Sandi kembali mengatakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, hingga Menkopolhukan Hadi Tjahyanto, telah menyampaikan antara kedua belah pihak tidak ada permasalahan.

“Beliau (Kapolri) menyampaikan bahwa antara polisi dan jaksa baik-baik saja. Bahkan Bapak Jaksa Agung menyampaikan tidak ada masalah, baik-baik saja. Serta Bapak Menko Polhukam juga menyampaikan polisi dan jaksa adem ayem,” terangnya.

“Kalau pimpinan sudah menyampaikan tidak ada masalah, berarti kami tinggal menyampaikan ke teman-teman bahwa antara kepolisian dan kejaksaan tidak ada masalah,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Kadivhumas menilai sinergitas kementerian/lembaga kini sedang diuji. Terlebih kini Indonesia sedang berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi.

Menurut Kadivhumas, program pemerintah yang bisa berjalan dengan baik, Proyek Strategis Nasional bisa berjalan dengan baik, inflasi yang bisa terjaga, Gross Domestic Product (GDP) yang saat ini sedang bertumbuh, semuanya ada karena soliditas dan sinergitas. Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, selain soliditas kementerian/lembaga, juga perlu adanya stabilitas dan keamanan.

Oleh sebab itu, soliditas para pimpinan kementerian/lembaga tersebut, termasuk Kapolri dan Jaksa Agung, harus menjadi suri tauladan.

“Yang ditujukan oleh para pemimpin lembaga, ada Bapak Menkopolhukam, ada Pak Panglima TNI, ada Bapak Jaksa Agung, dan Bapak Kapolri, itulah yang harus kita teladani sebagai anak buah untuk mewujudkan bahwa program yang sudah baik harus kita jaga untuk keberlangsungan bangsa ini, baik untuk pertumbuhan ekonomi maupun menjaga stabilitas keamanan,” tutupnya.

Palangka Raya – Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar kegiatan lomba debat hukum dalam rangka memperingati hari Bhayangkara ke-78 Tahun 2024, bertempat di Graha Bhayangkara Mapolda setempat, Rabu (29/5/2024).

Acara tersebut, dibuka langsung oleh Kapolda Kalteng Irjen Pol Drs. Djoko Poerwanto, didampingi Wakapolda Brigjen Pol Mohamad Agung Budijono, S.IK., M.Si. dan dihadiri sejumlah pejabat utama Polda, dan para juri.

Sementara untuk peserta lomba dalam debat hukum ini, diikuti sebanyak delapan (8) tim dari perguruan tinggi yang ada di Provinsi Kalteng.

Tim tersebut, diantaranya Universitas Palangka Raya (UPR) A dan B, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Palangka Raya, Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMP), Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sampit, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, serta Universitas Antakusuma (Pangkalan Bun) dan Universitas Cahaya Bangsa Kapuas.

Adapun tema yang diangkat dalam lomba debat kali ini, adalah “Permasalahan Penegakan Hukum oleh Polri,” dengan fokus isu yaitu ‘Restorative Justice dan Penyebaran Berita Bohong atau Hoaks’.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Kalteng menyampaikan apresiasi atas dilaksanakannya kegiatan ini dan berharap para peserta bisa mendapatkan pemahaman yang baik tentang hukum.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan para mahasiswa dapat menuangkan ide dan gagasan, serta mampu mengeksplorasi isu-isu hukum faktual yang sedang terjadi,” ujarnya.

Lebih dalam, Djoko juga mengungkapkan bahwa Kepolisian mempunyai tiga tugas pokok utama, diantaranya Harkamtibmas, penegakan hukum yang berkeadilan, serta sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

“Melalui kegiatan lomba debat hukum ini, diharapkan bisa menjadi momen yang bermakna bagi kita semua,” ucapnya.

Sementara itu, Kabidkum Polda Kalteng Kombes Pol Ronny Yulianto, S.IK. menambahkan dalam lomba debat hukum kali ini Universitas Muhammadiyah Palangka Raya berhasil meraih juara I. Sedangkan untuk juara II diraih IAIN Palangka Raya dan juara III diraih UPR.

Ronny juga mengatakan bahwa untuk juara satu nantinya akan diberangkatkan untuk kejuaran lomba debat hukum tingkat nasional di Polda Jawa Timur pada 10 Juni 2024 mendatang, sebagai perwakilan dari Polda Kalteng.

“Saya ucapkan selamat kepada para pemenang, harapannya kemenangan yang sudah diraih bukanlah akhir dari segala galanya. Tetap semangat untuk menghadapi perlombaan kedepannya,” tutupnya.

Sebagai informasi, dalam kegiatan tersebut penyerahan piala kepada para pemenang lomba diserahkan langsung Kabidkum mewakili Kapolda Kalteng. (adji/sam)

Jakarta – Divisi Humas Polri mengelenggarakan dialog publik ‘Perkuat Persatuan Bangsa, Lanjutkan Agenda Pembangunan Nasional Menyongsong Indonesia Emas 2045″ di Veranda Hotel Pakubuwono, Jakarta Selatan, Rabu (29/5/2024).

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mewakili Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, menyebut dialog ini bertujuan untuk mendapatkan berbagai masukan strategis. Sekaligus untuk menegaskan komitmen dalam upaya memperkuat soliditas persatuan bangsa pasca pemilu 2024.

“Penetapan KPU beberapa waktu lalu tentang presiden dan wakil presiden terpilih menandai fase keberlanjutan kepemimpinan nasional yang akan berakhir dan berlanjut pada bulan Oktober 2024 yang akan datang. Penetapan KPU atas presiden dan wakil presiden terpilih sekaligus mengakhiri perbedaan pendapat dan pilihan politik yang telah menyita perhatian kita semua,” ujar Brigjen Trunoyudo saat menyampaikan sambutan pembukaan.

Karopenmas mengatakan Pemilu sebagai mekanisme demokratis yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam menentukan arah dan kepemimpinan. Selain itu, Pemilu juga sebagai upaya melanjutkan agenda kepemimpinan nasional serta pembangunan nasional jangka panjang.

Lebih lanjut, Karopenmas menuturkan kedewasaan warga negara sangat penting saat Pemilu, yakni dengan dengan mengkedepankan persatuan sebagai perwujudan kematangan politik. Selain itu, merupakan modal sosial melaksanakan agenda pembangunan demokrasi dan pembangunan nasional ke depan.

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, kata Karopenmas, salah satu syarat yang harus dicapai yaitu mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Dengan mewujudkan pertumbuhan ekonomi 6-8 persen dengan melibatkan partisipasi seluruh stakeholder secara inklusif jangka panjang dan berkelanjutan.

“Pembangunan nasional yang bertumpu pada pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian dari komitmen negara melalui agenda dan kebijakan pemerintah,” turturnya.

Karopenmas dalam kesempatan ini mengingatkan akan arahan Presiden Joko Widodo saat Rapim TNI-Polri pada 24 Februari lalu, untuk terus menjaga demokrasi dan kerukunan bangsa menyongsong Indonesia Emas 2045. Selain itu, ia mengingatkan instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk terus menjaga momentum persatuan dengan merajut kebersamaan dalam melanjutkan agenda pembangunan nasional.

“Maka Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listyo sigit prabowo, M.Si., kembali ingin menegaskan kepada kita semua, mari bersama-sama menjaga momentum persatuan dengan merajut kebersamaan sebagai salah satu syarat penting dalam melanjutkan agenda pembangunan nasional,” katanya.

Setelah pembukaan, acara dilanjutkan dengan paparan narasumber dialog publik. Yakni Karo Binopsnal Baharkam Polri Brigjen Pol Erwin Kurniawan, Staf Khusus Menteri PPN/Bappenas Chairil Abdini, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Merek Global Indonesia (APREGINDO), dan Akademisi UI Prof Bambang Brodjonegoro.

Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) memberikan penghargaan kepada Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri) Irjen Dedi Prasetyo. Penghargaan ini dianugerahkan kepada Irjen Dedi lantaran jenderal bintang dua tersebut merupakan satu-satunya perwira tinggi Polri yang menulis buku dengan jumlah terbanyak.

Untuk diketahui hingga kini ada 27 judul buku yang ditulis oleh Irjen Dedi, dan diterbitkan. Judul buku paling baru Irjen Dedi yakni ‘Meritokrasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Polri guna Mewujudkan SDM Unggul’.

Penghargaan diberikan Direktur Marketing Muri Awan Rahargo kepada Irjen Dedi di lokasi Rapat Kerja Teknis (Rakernis) SSDM Polri, Hotel Sheraton, Jakarta Selatan (Jaksel), Selasa (28/5/2024).

Selain pemberian penghargaan di lokasi, juga diadakan acara bedah buku ‘Meritokrasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Polri guna Mewujudkan SDM Unggul’. Hadir sebagai penanggap dalam bedah buku Komisioner Kompolnas sekaligus Guru Besar STIK Albertus Wahyurudhanto, Guru Besar SDM Universitas Dr. Moestopo, Profesor Wibowo serta Irjen (Purn) Dr. E Winarto Hadiwasito.

“Buku ini menjadi motivasi dan inspirasi kepada personel, bahwa jabatan ditentukan dari kemampuan dan prestasi personel tersebut. Meritokrasi ini juga bertujuan untuk menghilangkan bottleneck dalam jabatan Kepolisian. Buku ini menjadi motivasi dan inspirasi, bahwa jabatan dapat didapatkan melalui kemampuan seseorang,” ungkap Wahyu yang hadir dalam bedah buku sebagai penanggap.

Guru Besar SDM Universitas Dr. Moestopo, Profesor Wibowo, mengatakan Irjen Dedi dalam buku terbarunya menekankan soal kesetaraan dalam keberagaman. Prof Wibowo menuturkan meritokrasi adalah pembinaan SDM berdasarkan karena prestasi dan kontribusi.

“Saya lihat dalam buku ini intinya harus adanya kesetaraan dalam keberagaman dengan kesadaran penuh dengan adanya keberagaman jenis (ras, suku dan agama) anggota. Sehingga reward dan promosi-promosi jenjang kepangkatan ini diberikan karena prestasi dan kontribusi anggota Polri yang baik yang diberikan kepada institusi,” ujar Wibowo.

Untung diketahui sejumlah buku yang ditulis oleh Irjen Dedi di antaranya ‘Diskresi Kepolisian pada Tahap Penangkapan Tersangka Terorisme’, ‘Aksara Presisi Membangun Polri’, ‘Radikalisme Terorisme dan Deradikalisme di Indonesia’. Irjen Dedi juga menulis buku berjudul ‘Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang: Perspektif Transnasional Crime’, ‘Manajemen Sumber Daya Manusia di Sektor Publik’, serta ‘Keadilan Restoratif Strategi Transformasi menuju Polri Presisi’.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Irjen Pol Dedi Prasetyo meluncurkan Buku Meritokrasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Polri guna Mewujudkan SDM Unggul sebagai panduan komprehensif yang mengulas konsep, implementasi, serta tantangan meritokrasi dalam jabatan fungsional di lingkungan Polri.

Pada acara Bedah Buku yang diadakan oleh SDM Polri di Ballroom Sheraton Hotel Jakarta, Selasa (28/5/2024), dalam penulisannya, Irjen Pol Dedi Prasetyo menguraikan dengan jelas bagaimana meritokrasi dapat diterapkan secara efektif guna meningkatkan kualitas dan kinerja SDM Polri.

“Buku ini juga dapat menjadi panduan dan referensi dalam upaya kita bersama untuk terus memperkuat dan memperbaiki sistem Manajemen Sumber Daya Manusia khususnya di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan umumnya untuk organisasi pemerintah lainnya, organisasi swasta, dan seluruh Stakeholder. Bahkan, buku ini juga menjadi wujud nyata dari komitmen Polri untuk terus berinovasi dan memperbaiki diri dalam rangka mewujudkan organisasi yang profesional, akuntabel, dan terpercaya,” kata Dedi Prasetyo saat diskusi Bedah Buku Mi

Meritokrasi adalah sebuah prinsip yang menekankan bahwa penilaian dan penghargaan terhadap individu harus didasarkan pada kemampuan, kinerja, dan prestasi. Dalam konteks Polri, penerapan meritokrasi adalah langkah penting untuk memastikan bahwa setiap anggota memiliki kesempatan yang adil untuk berkembang dan meraih posisi sesuai dengan kompetensi mereka. Buku ini memberikan panduan yang komprehensif tentang bagaimana prinsip-prinsip meritokrasi dapat diterapkan secara efektif di lingkungan Polri.

Prof. Dr. Albertus Wahyurudhanto, M.Si. memberikan apresiasi kepada AS SDM Polri yang telah menciptakan buku yang penting berjudul “Meritokrasi Jabatan Fungsional di lingkungan Polri Guna Mewujudkan SDM Unggul”.

“Seperti yang kita ketahui bahwa Personel Polri Republik Indonesia ini sangatlah banyak dan menjadi Problem pada saat mencari jabatan yang sesuai dengan pangkatnya. Meritokrasi adalah kesempatan kepada personel untuk dapat memimpin dan mendapatkan jabatan sesuai berdasarkan kemampuan dan prestasi. Buku ini menjadi motivasi dan inspirasi kepada Personel bahwa jabatan ditentukan dari kemampuan dan prestrasi Personel tersebut. Meritokrasi ini juga bertujuan untuk menghilangkan bottleneck dalam Jabatan Kepolisian,” ungkap Albertus Wahyurudhanto.

“Buku ini menjadi motivasi dan inspirasi bahwa jabatan dapat didapatkan melalui kemampuan seseorang. Meritokrasi memiliki kelemahan antara lain ketidaksetaraan awal yang dimaksud adalah saat menjadi Polisi dapat melalui pendidikan yang berbeda-beda ada Pendidikan Akpol, Bintara, dan Tamtama ini perlu adanya kajian supaya semua lulusan ini dapat merasakan keadilan dan kesetaraan dalam jabatan. Lalu yang kedua yaitu ketidaksetaraan kemudian yang ke tiga adalah kecenderuangan mengaktifkan aspek kemanusiaan,” lanjutnya.

Menurut Prof Dr. Wibowo, S.E., M.Phil. Guru Besar SDM Univ Prof. Dr. Moestopo melihat dalam buku ini intinya harus adanya kesetaran dalam keberagaman dengan kesadaran penuh dengan adanya keberagaman jenis anggota (ras, suku dan agama).

“Kita perlu lakukan peninjauan terkait hambatan-hambatan apa saja yang akan kita temui saat penerapan dan pemberian reward ini terutama masalah adanya sebagian orang dari internal dan external yang tidak mendukung adanya perubahan perlu dicarikan solusi yang tepat. Kita harus juga carikan penyelesaian terhadap setiap masalah yang kita hadapi dan kita harus segera menyesuaikan terkait masalah-masalah Politik yang ada saat ini, kedepan akan ada perubahan dinamika pimpinan politik, apakah nanti para pimpinan yang baru ini mau meneruskan apa-apa yang sudah dilaksanakan oleh pemimpin yang lama atau malah memiliki program-program yang baru namun bagaimanapun itu tetap anggota Polri harus dapat menyesuaikan dengan sistem yang ada,” jelasnya.

“Perlu kita pikirkan dan bicarakan yaitu penerapan masalah jabatan fungsional dan struktural yang mana kita harus pikirkan bersama supaya kedua jabatan ini dapat berjalan dengan baik, dan tidak ada masalah dalam penempatan anggota dalam sebuah jabatan tersebut,” sambungnya.

Irjen. Pol. (Purn) Dr. E Winarto Hadiwasito, seorang profesional di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), menilai, buku berjudul “Meritokrasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Polri guna Mewujudkan SDM Unggul” karya Irjen. Pol. Dedi Prasetyo ini menjadi forum penting di mana berbagai pihak, termasuk tenaga profesional seperti Hadiwasito, memberikan analisis mendalam terhadap pemikiran yang diusung dalam buku tersebut.

“Saya melihat bahwa dampak dari karya tersebut dapat menjadi katalisator untuk perubahan dalam masyarakat. Keberadaan ilmu pengetahuan dalam kehidupan masyarakat merupakan fondasi penting bagi kemajuan dan transformasi yang signifikan. Oleh karena itu, partisipasi aktif dalam menghasilkan dan menyebarkan pengetahuan dianggap sebagai upaya penting dalam mewujudkan SDM unggul,” kata Winarto Hadiwasito.

“Buku ini juga terletak pada pendekatan meritokrasi yang diusung oleh Dedi Prasetyo. Meritokrasi, yaitu memberikan kesempatan kepada individu untuk memimpin dan menduduki jabatan fungsional berdasarkan prestasi, dinilai sebagai langkah penting dalam menata kembali paradigma kelembagaan di Polri. Hal ini menggambarkan pergeseran dari penilaian berdasarkan pangkat atau kelas sosial, menuju penilaian yang lebih berorientasi pada kinerja dan kompetensi,” lanjutnya.

Dalam Bedah Buku Meritokrasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Polri guna Mewujudkan SDM Unggul ini, penulis Irjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum, M.Si, M.M., menjawab seluruh pertanyaan para peserta yang hadir dengan antusias dan seobjektif mungkin serta memberikan motivasi kepada seluruh peserta.

Terakhir, buku ini juga menyoroti pembangunan Pusat SDM Unggul Polri sebagai langkah strategis dalam mengembangkan kompetensi dan keterampilan anggota Polri. Pusat ini diharapkan dapat menjadi tempat pelatihan dan pengembangan yang menyediakan program-program berkualitas tinggi, sehingga setiap anggota Polri dapat menghadapi tantangan di lapangan dengan lebih baik. Harapannya, kehadiran buku ini menjadi bagian dari upaya Polri dalam mewujudkan visi bersama yakni Polri yang lebih unggul, profesional, dan terpercaya.

Jakarta – Indonesia Indicator menilai Polri turut andil dalam kesuksesan penyelenggaraan World Water Forum (WWF) ke-10. Selain aspek keamanan, strategi komunikasi Polri dinilai sukses mempromosikan WWF ke masyarakat.

Direktur Komunikasi PT Indonesia Indicator Rustika Herlambang, mengatakan Polri ikut andil dalam menciptakan sentimen positif dari netizen terhadap event internasional ini. Sebab, Polri mampu menciptakan framing hingga mensosialisasikannya ke media massa maupun media sosial dengan baik.

“Informasi (WWF) tersebut cukup masif, disosialisasikan oleh Mabes Polri di berbagai platform baik media maupun media sosial dengan narasi dan diksi yang cukup menarik pula, itu yang mengakibatkan atensi netizen terhadap event ini menjadi sangat besar dan mendapatkan sentimen positif,” ujarnya saat ditemui, Sabtu (25/5/2024).

“Kita melihat bahwa sentimen negatif atau framing terhadap penyelenggaraan acara ini sangat kecil karena hampir semuanya diisi oleh berbagai informasi dan hal yang menyenangkan terkait dengan penyelenggaraan WWF,” tambahnya.

Rustika mengatakan strategi komunikasi yang dilakukan Polri terkait WWF telah dipersiapkan jauh hari. Persiapan tersebut ditunjukan dari analisis media dan media sosial.

Dikatakan Rustika, komunikasi yang dilakukan oleh Polri salah satunya adalah aspek keamanan, seperti bagaimana mengelola rekayasa lalu lintas dan pengamanan venue. Selain itu, Polri tak luput mempromosikan tradisi kultural yang menjadi salah satu agenda WWF, seperti melukat.

“Kreatif, antisipatif, humanis informatif. Itu saya melihat adalah salah satu strategi komunikasi yang dilakukan oleh Mabes Polri selama ini dalam pelaksanaan WWF,” kata dia.

Rustika mengatakan Polri dalam mempersiapkan pengamanan WWF mampu bersinergi dengan berbagai stakeholder. Bahkan tokoh adat tak luput menjadi bagian dari sinergi Polri.

Karena semua upaya Polri, lanjutnya, masyarakat Bali mulanya siap dengan resiko dari penyelenggaraan WWF. Namun terbukti kini WWF berjalan dengan aman.

“Semuanya berlangsung dengan sangat baik dan tersosialisasi dengan sangat baik. Sehingga masyarakat Bali sudah siap dengan berbagai resiko atau dampak yang terjadi atas event internasional ini,” terangnya.

“Selamat untuk Mabes Polri atas penyelenggaraan WWF yang luar biasa kali ini,” pungkasnya.

Polri mengucapkan terima kasih kepada masyarakat dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengamanan penyelenggaraan Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali.

Kepala Operasi Puri Agung 2024 Komjen Pol Fadil Imranmengatakan, penyelenggaraan KTT WWF di Bali berjalan aman, lancar dan sukses.

“Saya selaku kaops operasi puri agung 2024 mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Bali dan semua pihak yang terlibat dalam pengamanan sehingga pengamanan KTT World Water Forum ke-10 berjalan aman, lancar dan sukses,” kata Fadil di Bali, Jumat (24/5/2024).

Dalam kesempatan ini, Fadil yang juga Kabaharkam Polri meminta maaf kepada masyarakat jika selama kegiatan pengamanan ada kegiatan masyarakat yang terganggu.

“Namun pengamanan yang dilakukan semata-mata bertujuan agar Bali mendapatkan kepercayaan yang besar dari masyarakat dunia, membuktikan bahwa Bali menjadi destinasi wisata berkelas dunia dan tentunya mendapatkan keuntungan bagi masyarakat Bali dan Indonesia,” katanya.

Selain itu, Fadil berharap penyelenggaraan KTT WWF ke-10 di Bali ini dapat menghasilkan kesepakatan terbaik secara global buat kesejahteraan masyarakat dunia.

“Harapan kami semoga KTT World Water Forum menghasilkan keesepakatan global tentang air yang terbaik buat kesejahteraan kita bersama saat ini, ke depan dan seterusnya buat masyarakat dunia,” katanya.

Palangka Raya – Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (Polda Kalteng) mengajak seluruh elemen masyarakat agar selalu waspada dan ikut berperan aktif mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Provinsi Kalteng.

Ancaman kejahatan pasca terungkapnya peredaran narkoba sebanyak 33,8 Kg di Kabupaten Lamandau beberapa waktu lalu, harus dicegah sejak dini dengan melibatkan partisipasi dan kepedulian seluruh lapisan masyarakat.

Hal itu disampaikan Kapolda Kalteng Irjen Pol Drs. Djoko Poerwanto, melalui Kabidhumas Kombes Pol Erlan Munaji, S.IK., M.Si. dalam keterangan resminya, Sabtu (25/5/2024).

Kabidhumas menegaskan, langkah represif terhadap para pengedar dan bandar narkoba di Prov. Kalteng terus dimaksimalkan, dengan mengejar serta memproses hukum pelaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

“Sedangkan, untuk para pecandu akan kita selamatkan dengan cara dan langkah preemtif, preventif hingga rehabilitasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Erlan mengimbau para orang tua agar selalu mengawasi dan menjaga keluarga serta anak-anaknya, agar tidak terlibat penyalahgunaan narkotika yang dapat mengancam masa depan generasi bangsa.

Kalteng sendiri saat ini merupakan pasar segar para pengedar sabu yang berasal dari Kalimantan Barat. Bahkan peredarannya sudah mulai merambah ke seluruh wilayah Kalteng.

Menurut Erlan, peredaran itu terjadi karena luasnya jangkauan dan kondisi geografis. Namun, pihaknya akan berupaya melakukan langkah kongkrit, salah satunya dengan mengencarkan penyuluhan dan edukasi terkait bahaya narkoba ke masyarakat.

“Mari kita bersama-sama memerangi narkoba dan menggelorakan semangat “war on drugs” demi terwujudnya Kalteng Bersinar (Bersih dari Sindikat Narkoba),” tutupnya.

Bali – Akademisi Politeknik Pariwisata Bali I Wayan Mertha, menilai penyelenggaraan World Water Forum (WWF) ke-10 berjalan aman dan kondusif. Hal ini tak terlepas dari kinerja Polri yang juga membuat Bali aman dan kondusif.

“Dengan adanya penjagaan yang luar biasa dari Polri dan aparat keamanan khususnya di negeri ini, saya kira ini menjadi catatan penting bagi dunia bahwa apapun yang diselenggarakan di Bali khususnya konferensi atau apapun yang bertaraf internasional mereka tidak khawatir disebabkan aspek keamanan yang terjaga luar biasa, ujar Wayan, Jumat (24/5/2024).

Dosen program studi Destinasi Pariwisata ini menuturkan WWF jadi kesempatan meningkatkan pariwisata Bali. Ia mencontohkan kebutuhan delegasi WWF seperti akomodasi bisa meningkatkan permintaan di sektor pariwisata.

“Puluhan ribu orang (delegasi WWF) berkunjung ke Bali, dari satu sisi tentu ini merupakan demand (permintaan) yang tinggi bagi pariwisata. Artinya wisatawan datang kesini bertujuan untuk mengadakan forum seperti itu, saya kira adalah demand,” terangnya

“Jadi bagi Bali tentu ini sangat penting, bisa mengisi hotel-hotel yang sekarang ada di sampung juga tentu kebutuhan mereka ini juga sangat mendorong permintaan di dunia pariwisata,” imbuhnya.

Peningkatan pariwisata, kata Wayan, salah satunya berkat keamananan dan kondusifitas Bali. Menurut dia, Polri telah bekerja luar biasa mengamankan agenda internasional ini.

Wayan mengatakan, sudah beberapa kali Bali tetap aman saat agenda internasional berlangsung. Adapun Polri dinilai mampu berkolaborasi dengan masyarakat lokal dan pecalang.

“Aparatur kita bekerja luar biasa kerjasamanya. Selain aparatur pemerintah, juga melibatkan masyarakat lokal, pecalang, saya kira itu sangat penting,” ucapnya.

Kendati WWF berjalan aman, Wayan berharap Polri terus meningkatkan kinerja. Ia juga mengucapkan terima kasihnya karena telah menjaga keamanan Bali selama WWF berlangsung.

“Sebagai aparatur pemerintahan yang sudah luar biasa menjaga Bali khususnya, dan menjaga Indonesia ini dari sisi keamanan, terima kasih, suksma, untuk terus ditingkatkan keamanan ini, sehingga kami sebagai warga negara merasa bahwa kita benar-benar aman berada di negeri kita,” pungkasnya.

Bali – Pelaku UMKM mengapresiasi Polri dalam pengamanan World Water Forum (WWF) ke 10 yang tengah berlangsung. Selain itu, Polri dinilai ikut mempromosikan produk UMKM.

Hal itu diutarakan Larasati, pelaku UMKM kerajinan kipas angin. Ia kini kebanjiran order dari adanya event internasional ini.

Larasati mengatakan, pengamanan Polri saat WWF dinilai membuat Pulau Bali aman dan kondusif. Tak hanya itu, pelaku UMKM seperti dirinya ikut merasa terlindungi.

“Tanpa Polri pengamanan Bali tidak akan berjalan baik ya untuk eventnya karena mungkin adanya satu lain hal. Tapi dengan adanya keamanan ini sendiri, bukan hanya pelaku UMKM, tapi juga terselenggaranya event ini bisa berjalan sangat baik sekali,” ujar Larasati saat ditemui, Rabu (22/5/2024).

Larasati mengaku kagum dengan Polri atas pengamanan di berbagai tempat saat WWF. Karena itu dia mengapresiasi kerja keras Polri atas pengamanan ini.

“Kami mengucapkan terima kasih sekali terkait dengan pengamanan yang dilakukan, segala persiapannya, dan juga saya melihat di jalan-jalan itu wah luar biasa sekali,” katanya.

“Mau hujan mau panas saya yang lewat menggunakan mobil bisa teduh ya, tapi Polri tidak mencari tempat teduh ya agar bisa membuat kendaraan berjalan lancar dan juga delegasi yang datang juga merasa aman khususnya di Bali,” tambahnya.

Selain pengamanan, Larasati turut mengapresiasi usaha Polri ikut mempromosikan produk miliknya. Menurutnya, hal ini bisa menambah portofolio produknya.

Bahkan Larasati tak menyangka Polri akan mengunjungi rumah kerajinannya yang berlokasi di pelosok Bali. Selain merasakan dibantu promosi, ia turut merasa dilindungi.

“Itu juga menjadi salah satu pengalaman baru ya bagi kami, bukan hanya keamanan di sekitar, tapi ini juga menurut kami merasa terlindungi, bukan hanya sistemnya kami sendiri yang mengamankan usaha ini tapi dibantu juga dari pemerintah dan Polri,” pungkasnya.